REVIEW TESIS2

EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG

2008-05-02T21:49:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada daerah. Salah satu wewenang dan tanggung jawab tersebut adalah dalam mengelola pembangunan dan keuangan didaerahnya masing-masing.

Dengan wewenang dan tanggungjawab demikian, maka pemerintah daerah semakin dituntut untuk mewujudkan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan pembanguan dan keuangan daerah adalah diwajibkannya Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran.

Bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah (PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 38). Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan inilah tahap perhitungan APBD sebagai bagian dari siklus anggaran merupakan tahapan yang paling strategis. Dikatakan strategis karena pada tahapan ini akan terlihat besarnya realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, sehingga dari sisi keuangan daerah dapat melihat apakah kegiatan yang telah direncanakan pada tahap penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. APBD di satu pihak menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan dipihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi Pendapatan daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran tertentu (Mamesah, 1995 : 140).

Sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) ini juga merupakan salah satu alat analisis laporan keuangan pemerintah. Analisis atas laporan keuangan ini akan memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (meliputi satu tahun). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisir. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja rutin maupun belanja pembangunan telah dilaksanakan secara efektif.

Selain sebagai laporan pertanggungjawaban dan efektivitas pengelolaan anggaran analisis terhadap perhitungan lebih atau kurang terhadap realisasi anggaran, juga dapat dijadikan sumber atau bahan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Relevansi data dan informasi selisih anggaran dengan realisasi tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana-dana publik (PAU-SE UGM, 2000 : 41).

Dari hasil perhitungan tersebut akan terlihat adanya sisa anggaran yang merupakan Sisa perhitungan anggaran pada tahun yang lalu dan merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan dengan APBD tahun anggaran yang akan datang. Hal ini terlihat pada saat berakhirnya APBD tahun anggaran yang lalu (31 Maret atau 31 Desember) dan pada saat dimulainya tahun anggaran yang baru (1 April atau 1 Januari). Sebelum dilaksanakannya kegiatan pada tahun anggaran yang baru terutama pada pelaksanaan Pendapatan daerah, didalam kas daerah telah tersedia uang kas/tunai yang secara langsung merupakan bagian dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu (Mamesah, 1995:142).

Sisa perhitungan anggaran pada tahun anggaran yang lalu selanjutnya akan dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal. Sisa ini akan dimasukkan pada bagian pertama di sisi pendapatan berupa bagian Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu. Kondisi ini terjadi pula pada APBD Kabupaten Bantaeng, dimana Sisa perhitungan anggaran tahun lalu terutama untuk sisa kas, dimasukkan pada APBD tahun anggaran berikutnya seperti terlihat pada lampiran 2.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan melalui perhitungan anggaran tersebut, perhitungan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Bantaeng sejak tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001, selalu menunjukkan adanya Sisa perhitungan anggaran. Hal ini berarti terjadi kelebihan antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Selain selalu terjadi Sisa perhitungan anggaran tersebut, selama periode pengamatan juga terlihat bahwa Sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang terjadi selalu meningkat. Peningkatan yang cukup besar pada Sisa perhitungan anggaran terutama terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2001. Perkembangan mengenai Sisa perhitungan anggaran terjadi di Kabupaten Bantaeng pada tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Bantaeng

1997/1998 s/d 2001

Tahun Anggaran	Penerimaan		Belanja Rutin		Belanja Pemb.		Jumlah Belanja (Realisasi)	Sisa Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran	Angg.	Real.	Angg.	Real.	Angg.	Real.	Jumlah Belanja (Realisasi)	Sisa Perhitungan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5+7)	(9) = (3-8)
1997/1998	22.733	24.586	13.150	12.315	14.582	11.574	23.863	722
1998/1999	19.789	21.555	13.397	13.991	6.391	5.430	19.421	2.133
1999/2000	31.197	29.257	21.662	19.932	9.535	7.986	27.918	1.338
2000 *)	34.306	31.168	21.440	19.255	12.865	10.991	30.247	920
2001 **)	75.093	70.266	46.516	39.464	28.576	25.446	64.910	5.356

*) Tahun Anggaran 2000 berlaku dari tanggal 1 April 2000 s/d 31 Desember 2000

**) Tahun anggaran 2001 Berlaku dari tanggal 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2001

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng, Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng 1997/1998 s/d 2001 (diolah).

Selama periode pengamatan juga terlihat bahwa terjadi realisasi penerimaan yang melebihi anggaran yang ditetapkan. Pada sisi pengeluaran realisasi pengeluaran yang dilaksanakan melalui belanja rutin dan belanja pembangunan, menunjukkan terjadinya realisasi pengeluaran yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan, sehingga selalu terjadi Sisa perhitungan anggaran selama periode pengamatan (tabel 1.1)

Sisa perhitungan anggaran yang merupakan sisa anggaran pada tahun anggaran yang lalu dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen penerimaan yang dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa ini dimasukkan pada sisi penerimaan, yang akan menambah jumlah penerimaan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan adanya penambahan dana dari Sisa perhitungan, maka dana tersebut dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya baik untuk membiayai kegiatan/belanja rutin maupun belanja pembangunan, sehingga pertanggungjawaban atas sisa dana yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penggunaan sisa perhitungan anggaran tersebut. Peningkatan Sisa anggaran tahun lalu yang terjadi dari tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 sejalan dengan meningkatnya penerimaan APBD selama periode tersebut.

Selain terjadi peningkatan dari sisi penerimaan, dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka semakin meningkat pula pengeluaran yang harus dilakukan untuk membiayai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Bagian dari Sisa perhitungan anggaran yang terjadi di Kabupaten Bantaeng dari tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001 terutama sisa kas, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik dan transparansi, maka Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu merupakan salah satu sumber penerimaan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa perhitungan anggaran tersebut dimasukkan pada pos Sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu disisi penerimaan. Dengan melihat selalu terjadinya Sisa perhitungan anggaran tahun lalu di Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya Sisa perhitungan anggaran pada APBD Kabupaten Bantaeng.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di mancanegara. Sebagai pembanding perlu dikemukakan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji topik permaslahan yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian-penelitian tersebut seperti dikemukakan berikut ini.

Luo dan Golembiewski (1996) dalam penelitiannya mengenai kalkulasi, kasus dan pengaruh defisit anggaran di Cina bahwa anggaran defisit mempunyai pengaruh postif terhadap perekonomian di bawah beberapa kondisi. Defisit tersebut akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor-sektor energi, transportasi, dan komunikasi. Keadaan ini akan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina dalam jangka panjang, hal ini disebabkan oleh karena Cina adalah merupakan negara berkembang.

Jika dilihat dari sisi lain, defisit anggaran di Cina juga mempunyai beberapa pengaruh. Pengaruh tersebut antara lain, sebagian defisit Cina didanai dari pinjaman atau penarikan cek yang melebihi jumlah uang (chek overdrafts) dari bank sentral, sehingga defisit secara langsung memberikan kontribusi terhadap inflasi.

Pada kesimpulan juga dinyatakan bahwa anggaran berimbang tidak memungkinkan di Cina untuk masa depan. Karena itu pemerintah berinisiatif pada seri program reformasi yang dikonsentrasikan pada penyesuaian hubungan antar pemerintah, khususnya pada sitem pajak. Beberapa perencana anggaran pemerintah merancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dengan suatu persentase dari GNP, sehingga akan meningkatkan pendapatan pemerintah pusat sebagai suatu persentase dari pendapatan konsolidasi. Selain itu reformasi harga juga akan mengurangi pengeluaran subsidi pemerintah.

Kijakazi dan Primus (1998) juga melakukan penelitian mengenai penggunaan surplus anggaran untuk pemotongan pajak atau pengaruh yang luas mengenai kesanggupan membayar hutang jangka panjang dan pengaman sosial (social security) di Amerika. Pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa kenaikan tabungan nasional yang menggunakan surplus anggaran untuk membayar menurunkan hutang, akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Keduanya untuk memperoleh penghasilan dari pengaman sosial yang besar dan kemampuan nasional yang besar untuk menyerap perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kesanggupan membayar pengaman sosial dalam jangka panjang. Hal ini akan menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih kuat untuk menghormati perjanjian keuntungan dari pengaman sosial untuk pensiunan dan pekerja yang telah memberikan kontribusi kepercayaan yang baik. Keputusan yang diambil tentang pajak dan pengeluaran pemerintah, konsekuensinya akan mempengaruhi bagaimana negara disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pengaman sosial masa depan, misalnya kesehatan.

Januarti (1999) dalam penelitiannya menganalisis peranan dana di SDO yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas menganalisis perkembangan dan mengukur pertumbuhan SDO setiap tahun serta alokasi penggunaan SDO dalam pembiayaan rutin di Kabupaten Sambas yang meliputi pembayaran gaji pegawai dan non pegawai. Selain itu dalam penelitian tersebut diukur pula pergeseran (shift) dan kontribusi (share) SDO terhadap PDRB Kabupaten Sambas.

Jasagung Hariadi (1999) dalam penelitiannya menganalisis perhitungan APBD menyimpulkan antara lain bahwa Sisa perhitungan anggaran pada perhitungan APBD Kabupaten Belitung terdapat tiga jenis Sisa perhitungan anggaran yaitu :

(1) Sisa akibat efisiensi belanja rutin, (2) sisa akibat sistim pembukuan, dan (3) sisa anggaran pembangunan (SIAP-Mati)

Mardiasmo dkk ( 2000 ) menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran dengan paradigma baru menekankan pada empat hal pokok, yaitu : (1) Perubahan pola dan pertanggungjawaban yang semula bersifat vertical accountability menjadi horizontal accountability, (2) Perlunya dimiliki alat ukur kinerja (performance measurement) untuk mendukung kinerja, (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan desentralisasi wewenang dimulai dari tingkat kabupaten hingga ke level unit kerja, dan (4) Adanya pusat pertanggungjawaban sebagai basis perencanaan dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif.

Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan layanan kepada masyarakat harus sesuai dengan paradigma baru. Penyusunan APBD sesuai dengan paradigma baru adalah : (1) Penyusunan APBD yang berorientasi pada kepentingan publik, (2) APBD disusun dengan pendekatan kinerja, dan (3) Ada keterkaitan yang erat antara “anggaran policy” (yang seharusnya disusun oleh DPRD) dengan “anggaran manajemen” yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan seperti yang telah disebutkan di atas, apabila dibandingkan dengan penelitian ini terdapat beberapa kesamaan antara lain mengenai metodologi dan beberapa alat analisis yang dianggap relevan untuk digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah mengenai topik yang diteliti, kalau dalam beberapa penelitian di atas meneliti alokasi dana SDO terhadap belanja rutin maupun belanja pembangunan, maka dalam penelitian ini topik yang akan diteliti adalah sebab-sebab dari Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan komponen-komponen apa yang menyebabkan terjadinya Sisa perhitungan anggaran.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya Sisa perhitungan anggaran dari tahun anggaran 1997/1998 sampai tahun anggaran 2001.

2. Mengetahui kontribusi komponen-komponen tersebut terhadap Sisa perhitungan anggaran.

3. Mengetahui sisa kas yang dapat digunakan sebagai sumber penerimaan untuk tahun anggaran berikutnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan anggaran daerah, khususnya tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan, baik dari bagian Pendapatan daerah maupun belanja daerah;

2. Membantu memperluas khasanah pengkajian masalah keuangan daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran daerah dan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang menyangkut laporan perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD sesuai dengan PP No. 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan menulis penentuan komponen-komponen penyebab terjadinya Sisa perhitungan dan kontribusi komponen-komponen terhadap Sisa perhitungan anggaran.

KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA

2008-05-02T21:47:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Adapun yang menjiwai dari pelaksanaan otomoni daerah adalah Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kesetabilan politik dan kesatuan bangsa (Pide, 1999: 272).

Dalam rangka mempersiapkan otonomi daerah tersebut maka perlu adanya suatu kegiatan yang disebut dengan Pengembangan Kemampuan Pemerintah Kota (PKPK). Adapun tujuan dari kegiatan PKPK untuk meningkatkan kemampuan aparat dan kelembagaan pemerintah sehingga dalam jangka panjang mampu mewujudkan Good Governance, dalam jangka pendek mampu melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka membangun dan memberi pelayanan umum di daerah, serta mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan umum (Renstra Kota Denpasar,2000: 1).

Konsekuensi logis diberlakukanya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah harus siap menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengatur sumber dana dan daya yang ada, untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari potensi yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan pada pasal 79 sumber penerimaan daerah dalam komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang digali dari potensi yang dimiliki oleh daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari potensi daerah dapat dilakukan dengan pertama, mencari terobosan-terobosan inovatif yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat. Upaya kedua, dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi unit-unit yang ada di dalam pemerintah daerah di mana unit-unit tersebut diharapkan mampu mendayagunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat. Upaya pertama tidak mudah untuk dilaksanakan terutama pada unit pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah, mengingat keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tujuan pelayanan umum yang tidak berorientasi pada keuntungan. Oleh karena adanya Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit disebutkan pada pasal 25, bahwa rumah sakit pemerintah harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang kurang mampu atau tidak mampu sekurang-kurangnya 75 persen dari kapasitas tempat tidur yang tersedia dan untuk rumah sakit swasta sekurang-kurangnya 25 persen dari kapasitas tempat tidur yang tersedia. Upaya kedua lebih menekankan pada pembenahan ke dalam yang sekaligus dapat digunakan untuk menepis sinyalemen sementara kalangan yang menyatakan adanya ketidakefisienan rumah sakit umum daerah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang komplek, dinamis, kompetitif, padat modal dan padat karya yang multidisiplin serta dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah. Namun rumah sakit selalu konsisten tetap untuk menjalankan misinya sebagai institusi pelayanan sosial, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat banyak dan harus selalu memperhatikan etika pelayanan. Ada beberapa faktor penting yang secara doniman mempengaruhi pengembangan dan peningkatan rumah sakit di Indonesia, (lihat Farida,1996: 5):

1. perkembangan sosial ekonomi masyarakat;

2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran;

3. perkembangan macam-macam penyakit;

4. tersedianya anggaran atau dana untuk pengembangan dan peningkatan rumah sakit;

5. perkembangan dan kemajuan manajemen termasuk manajemen rumah sakit;

6. adanya persaingan rumah sakit;

7. perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, terutama mengenai pelayanan di bidang kesehatan;

Ketujuh faktor ini akan menjadi peluang bagi rumah sakit untuk meningkatkan segala aspek yang menunjang agar kualitas pelayanan yang diberikan akan semakin baik dan profesional. Setiap pimpinan rumah sakit selalu berkepentingan dan memiliki tanggung jawab langsung dalam meningkatkan kinerja (performance). Kemampuan untuk mengukur kinerja rumah sakit (performance measurement) merupakan salah satu prasyarat bagi pimpinan untuk dapat memobilisasi sumber daya secara efektif. Pengukuran kinerja dapat memberi arah pada keputusan strategis yang menyangkut perkembangan rumah sakit dimasa yang akan datang.

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah sangat ditentukan oleh skala kegiatan ekonomi daerah yang bersangkutan. Bagi daerah yang memiliki skala kegiatan ekonomi yang tinggi, tentunya akan memiliki kinerja yang tidak dapat disejajarkan dengan daerah yang memiliki skala ekonomi yang rendah (Makhfatih, 1997: 1-2).

Dalam pembiayaan operasional rumah sakit, selama ini masih sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah setempat. Di lain pihak dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit penghasil dari retribusi pelayanan kesehatan dapat dikelola secara profesional. Sumber-sumber pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan opersional pelayanan kesehatan adalah APBD Tk.II, SBBO, dan OPRS yang dalam penggunaanya bertujuan untuk peningkatan penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Diharapkan dalam pemberian kualitas pelayanan kesehatan untuk dapat ditingkatkan, mengingat dewasa ini persaingan terhadap jasa pelayanan kesehatan telah berkembang dengan pesat.

Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan sumber-sumber pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara, dalam rangka menunjang operasional selama tiga tahun anggaran 1997/1998 – 1999/2000 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

Sumber Dana RSUD Negara, 1997/1998 -1999/2000

Uraian	Pencapaian (Rupiah)
	1997/1998 (Rp)	1998/1999 (Rp)	1999/2000 (Rp)
APBD Tk.II	188.976.000,00	317.355.500,00	411.574.500,00
SBBO	347.067.000,00	100.157.000,00	159.213.000,00
OPRS	74.480.000,00	376.000.000,00	240.126.000,00

Sumber: RSUD Kabupaten Jembrana, Perhitungan APBD Kabupaten Jembrana, Beberapa Terbitan (diolah).

Dari tabel tersebut secara umum terlihat bahwa terjadinya peningkatan penggunaan dana dari ketiga sumber dana, kecuali pada sumber dana SBBO dimana pada T.A. 1998/1999 terjadi penurunan sebesar 71 persen dari tahun anggaran sebelumnya dan terjadi peningkatan sebesar 58 persen pada T.A. 1999/2000. Peningkatan penggunaan dana yang paling besar, pada sumber dana OPRS T.A. 1998/1999 sebesar 404 persen.

Selama kurun waktu tiga tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 1999/2000, besarnya kontribusi retribusi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Kontribusi Retribusi RSUD Negara, 1997/1998 – 1999/2000

Tahun	Penerimaan Retribusi RSUD (Rp)	Penerimaan	Kontribusi
Tahun	Penerimaan Retribusi RSUD (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	(%)
1997/1998	185.939.015,00	2.488.001.181,00	7
1998/1999	190.890.477,00	3.151.080.481,00	6
1999/2000	189.171.995,00	2.534.019.997,00	7

Sumber: Lihat tabel 1.1 (diolah).

Dari tabel 1.2, bahwa selama tiga tahun anggaran, kontribusi penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Negara terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif cukup kecil, yaitu 7 persen tiap tahunnya. Bila dibandingkan antara penerimaan dengan pembiayaan yang bersumber dari tiga sumber pembiayaan ini berarti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Negara masih sangat tergantung dari anggaran pemerintah daerah setempat.

Dari aspek cakupan pelayanan, rumah sakit yang tergolong tipe klas C berdasarkan S.K. Men.Kes R.I. No. 1167/Men.Kes/SK/XII/1993 tentang Peningkatan Klas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Tk.II Jembrana dan ditindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bali No.307 Tahun 1994 tentang Penetapan dan Peningkatan Klas R.S. Umum Daerah Kab/Kotamadya Daerah Tk.II se-Bali, selama tiga tahun dari tahun 1997-1999 mempunyai cakupan pelayanan dan kegiatan sebagaimana pada tebel berikut:

Tabel 1.3

Cakupan Pelayanan dan Kegiatan RSUD Negara, 1997 – 1999

No.	Uraian	Pencapaian Kegiatan
		1997	1998	1999
1	Jumlah Medis	18	19	23
2	Jumlah Paramedis
	*Perawatan	113	122	188
	*Non Perawatan	26	25	28
3	Jumlah Non Medis	59	59	62
4	Jumlah Hari Perawatan	23.794	21.049	21.423
5	Jumlah Hari Pasien Inap	24.631	22.173	21.953
6	Jumlah Kunj. Pasien Jalan	43.104	39.564	38.778

Sumber: RSUD Kabupaten Jembrana, Laporan Tahunan RSUD Kabupaten Jembrana, Beberapa terbitan (diolah).

Memperhatikan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jembrana selama kurun waktu tiga tahun anggaran, sangatlah menarik untuk mengetahui kinerjanya dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang bersangkutan. Pengukuran kinerja haruslah bersifat berkelanjutan di dalam upaya menciptakan perbaikan maupun peningkatan pelayanan. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini digunakan teknik Data Envelopment Analysis (DEA) di dalam mengukur kinerja dan Service Quality (SERVQUAL) dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jembrana.

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG

2008-05-02T21:45:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi.

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di Kabupaten Tangerang yaitu retribusi kebersihan,. mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama empat tahun terakhir dan baru terlayani pelayanan persampahan sebesar 9% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Apabila pelayanan persampahan tersebut sudah dipenuhi maka layak adanya kompensasi dari masyarakat sebagai pengguna jasa berupa beban pemakai atau retribusi.

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabuapten Tangerang melalui retribusi kebersihan menunjukkan kurang adanya peningkatan yang berarti bahkan tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, jika dihitung secara rata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 0,92%.

Tabel 1.1 PerkembanganTarget dan Realisasi Retribusi Kebersihan

Di Kabupaten Tangerang tahun 1997 - 2000

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1997/1998	550.000.000,-	208.478.500,-
1998/1999	130.000.000,-	147.395.000,-
1999/2000	250.000.000,-	227.786.000,-
2000	250.000.000,-	202.823.000,-

Sumber :BPKD, Laporan Tahunan Pendapatan Daerah, beberapa tahun terbitan.

Gambaran tentang sumbangan relatif penerimaan retribusi pelayanan persampahan dalam kaitannya dengan retribusi daerah dan PAD dapat diikuti dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Sumbangan Retribusi Kebersihan Terhadap

PAD dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tangerang

Tahun 1997 – 2000

Tahun	Retribusi kebersihan	Retribusi daerah	PAD	Sumbangan terhadap PAD (%)	Sumbangan terhadap retribusi daerah
1997/1998	208478500	13709313739	44009733000	4,737	15,207
1998/1999	147395000	11417560273	33807991036	4,359	12,909
1999/2000	227786000	14691458078	39816046890	5,720	15,50
2000	202823000	13521058118	39325855261	5,157	15

Sumber : Lihat tabel 1.1 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa sumbangan penerimaan retribusi kebersihan terhadap PAD maupun retribusi daerah relatif sangat kecil. Berkaitan dengan aspek pengelolaan tersebut, secara singkat permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan selama ini belum mencapai optimal.

1.2 Keaslian Penelitian

Santoso (1995) melakukan studi di Kabupaten Sleman tentang retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan terletak pada lokasi, obyek, dan alat analisis. Penelitian ini dengan lokasi di Kabupaten Tangerang mengambil retribusi kebersihan kota sebagai obyek dengan tujuan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan kota.

Demikian pula Muskita (1999) yang mengadakan penelitian di Kotamadya Ambon tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan. Perbedaan penelitian ini adalah pada analisis kecukupan biaya dan analisis SWOT untuk mengukur optimalisasi pemungutan retribusi kota.

Penelitian lain yang dipandang cukup menarik tentang pelajaran dari Propinsi Ontario yang diteliti oleh Mc Queen (1998) yaitu pembuatan sebuah model biaya pengguna (user fees) sebagai akibat pembayaran transfer berkurang dari pemerintah propinsi untuk kota-kota di Otario. Maka salah satu dari sedikit aliran pendapatan yang tersisa untuk pemerintah kota adalah biaya pengguna (user fees), yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang masuk akal untuk pendanaan beberapa pelayanan.

Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian Mc Queen memiliki perbedaan yaitu penerapan analisis penelitian. Mc Queen membuat sebuah model mengenai penyusunan kebijakan dalam menentukan dan mempertahankan biaya pengguna (user fees), sedangkan penelitian ini mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas retribusi kebersihan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;

2. mengkaji efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;

3. mengkaji pembiayaan pengelolaan pelayanan persampahan agar optimal di Kabupaten Tangerang;

4. mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengelolaan pelayanan persampahan sehingga dapat diketahui langkah strategis yang perlu dilakukan Pemda Kabupaten Tangerang.

1.4 Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas Kebersihan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan retribusi kebersihan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah kajian mengenai retribusi kebersihan sehingga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

2008-05-02T21:40:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi di berbagai bidang, mengharuskan pemerintah menanggapi tuntutan tersebut yang salah satu tuntutan dimaksud adalah pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada prinsipnya adalah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang lebih mendekatkan pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, kemandirian untuk mengembangkan daerah, sedangkan dari sisi keuangan diharapkan ada keadilan baru, yaitu yang kaya potensi sumber daya alam (SDA) akan mendapat banyak pendapatan. Titik berat penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan akan mampu terlaksana dengan baik, karena bagaimanapun bahwa daerah tentu lebih banyak mengerti mengenai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dilaksanakannya otonomi daerah sebagaimana dimaksud, tentu saja akan membawa konsekuensi pada daerah yang bersangkutan untuk melakukan penataan di berbagai segi akibat terjadinya perubahan-perubahan termasuk masalah kelembagaan dan keuangan di daerah dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada inputs (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada outputs (keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat) dan impacts (dampak).

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari kemampuan instansi tersebut dalam mengelola sumber daya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pada kenyataannya pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum dilaksanakan secara cermat dan menyeluruh di Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Kesulitan tersebut disebabkan karena belum adanya suatu standar ataupun tolok ukur yang disusun untuk suatu sistem pengukuran kinerja yang sekaligus dapat menginformasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya adalah lebih menekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran yang diberikan kepada instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian keberadaan Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat menarik untuk dilakukan khususnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui informasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang kinerja telah dilakukan antara lain oleh Poister dan Streib (1999) yang melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja pemerintah kota. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa 60%-80% kota-kota di Amerika Serikat telah melaksanakan pengukuran kinerja dan 40% di antaranya telah memanfaatkan ukuran kinerja secara tepat. Ukuran kinerja yang digunakan adalah pengembangan indikator lalu membandingkan capaian kinerja dengan standar atau target yang penekanannya lebih pada efektivitas pelayanan.

Makhfatih (1997) melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Makhfatih pengukuran kinerja Pemda dapat dilakukan dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Data yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis maka pembobotan dapat dilakukan dengan tepat untuk mengukur kinerja dengan memberi kesempatan pada setiap pemerintah daerah untuk menentukan pembobotannya masing-masing dan menjamin bahwa pembobotan yang dipilih setiap pemerintah daerah akan menghasilkan ukuran kinerja terbaik bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, tetapi pembobotan tersebut dibatasi agar jumlahnya tidak melebihi nilai tertentu misalnya seratus persen.

Murthi, Srinivasan dan Kalyanaram (1996) melakukan penelitian tentang kemampuan kinerja perusahaan agar dapat memberi arah kepada keputusan strategi yang berhubungan dengan perkembangan suatu organisasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan analisis DEA untuk mengukur efisiensi relatif dari suatu unit pengambilan keputusan yang di dalamnya banyak input dan output.

Ganevia (2001) meneliti tentang Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metoda akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai alat analisis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan program kerja atau kegiatan/program/kebijaksanaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram tahun anggaran 2000.

Penelitian tentang pengukuran kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau belum pernah dilakukan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah selain perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian ini juga tidak hanya mengukur kinerja tetapi mengevaluasi kinerja suatu instansi pemerintah.

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau tahun anggaran 2001. Pedoman penyusunan pelaporan yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterbitkan oleh LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas/instansi pemerintah di Propinsi Riau, khususnya Dinas Kehutanan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerjanya berdasarkan kriteria yang dibuat oleh LAN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan menganalisis pengukuran kinerja instansi pemerintah.

EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR

2008-05-02T21:37:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual (GBHN). Pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini mempunyai arti tersendiri karena memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri sehingga mampu mengantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan–kemungkinan yang akan terjadi dalam persaingan, baik persaingan yang datang dari luar negeri maupun persaingan yang datang dari dalam negeri sendiri.

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan serta aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional.

Untuk tujuan itu banyak yang harus kita lakukan, salah satunya adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Di Indonesia lingkungan legal dan regulasi pokok untuk desentralisasi terangkum dalam tiga undang-undang yaitu UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan daerah otonom yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif secara berkesinambungan. Pada era reformasi sekarang ini, dengan telah dikeluarkannya Undang-undang tadi sangat penting artinya dalam kehidupan sistem ketatanegaraan khususnya sistem pemerintahan pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah karena akan membawa perubahan yang mendasar pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini kritik yang muncul adalah terlalu dominannya peranan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Besarnya dominasi ini seringkali mematikan aspirasi, inisiatif dan prakarsa daerah, sehingga memunculkan fenomena pemenuhan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari pusat. Contoh klasik dari fenomena tersebut adalah penyusunan anggaran daerah yang bersifat line-item dan incrementallism. Dengan dasar seperti ini, anggaran daerah masih berat menahan arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Selain itu istilah otonomi banyak bersifat politis. Disebutkan bahwa otonomi pada daerah tingkat II akan bersifat luas, nyata dan bertanggungjawab, tapi dalam kenyataannya fleksibilitas yang diberikan bagi Pemerintah Daerah kurang memadai. Otonomi yang didengung-dengungkan tidak disertai dengan pelimpahan peralatan dan perlengkapan, personal serta pembiayaan khusus dari Pemerintah Pusat. Selain DKI Jakarta daerah-daerah lain sangat tergantung pada sumber dana yang berasal dari pusat, yang sebagian besar bersifat specifik grants dan sedikit saja yang bersifat block grants.

Selain tuntutan otonomi yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah, tuntutan akan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih rasional, proposional, dan nyata tidak hanya sekedar jargon-jargon politik. Demikian pula tuntutan atas pemerintahan yang baik (good governance) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Dengan demikian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum cukup, masih harus diperlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Kedepan diharapkan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik serta dapat meningkatkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahtraan masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1, huruf e, UU No. 22/1999). Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang sangat luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi. Konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut, akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat (sesuai dengan urusan yang telah diserahkan) maupun dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sendiri. Untuk pengelolaan dana yang cukup besar ini diperlukan juga peraturan pelaksana yang lebih kongkret dan lebih jelas, seperti Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (value for money) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan fiscal gap. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan underfinancing atau overfinancing yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Memasuki era melenium ke-3, masyarakat daerah Kabupaten Kutai memiliki komitmen yang kuat bagi terwujudnya masyarakat madani yang adil dan makmur berasaskan rasa persatuan bangsa. Potensi kekayaan daerah Kutai yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk mewujudkan cita-cita Kutai masa depan. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia Kabupaten Kutai juga memiliki permasalahan pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Rasio BHP/BP terhadap APBD Kabupaten Kutai,

1996/1997 – 2000

TAHUN ANGGARAN	REALISASI BHP/BP (Rp. Milyar)	REALISASI APBD (Rp. Milyar)	RASIO (%)	PERTUMBUHAN BHP/BP (%)
1996/1997	115,68	194,35	59,52	-
1997/1998	89,29	184,44	48,41	-22,81
1998/1999	151,96	254,32	59,75	70,18
1999/2000	201,14	370,87	51,29	32,36
2000	151,18	284,86	53,07	-24,84

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Kutai, Perhitungan APBD, beberapa penerbitan (diolah)

Tabel 1.1 menggambarkan rasio BHP/BP terhadap APBD dan pertumbuhannya dari tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2000, dapat dikemukakan bahwa rasio BHP/BP terhadap APBD lebih dari 50 %. Keadaan ini berarti bahwa lebih dari setengah APBD merupakan kontribusi dari BHP/BP, dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, karena Kabupaten Kutai mempunyai sumber daya alam yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut di atas, serta untuk mengetahui pengelolaan dana desentralisasi yang cukup besar, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai selama tahun anggaran 1996/1997 – 2000 telah menunjukkan kinerja anggaran (performance budgeting) dengan prinsip value for money yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (public oriented)?

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan efisien dan efektivitas ditinjau dari aspek sistem pengelolaan keuangan daerah memang telah banyak dilakukan diantaranya adalah Insukindro dkk. (1994) membahas mengenai pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD, menemukan bahwa pada umumnya peran retribusi daerah lebih dominan dalam menentukan besaran PAD. Sumbangan PAD terhadap total penerimaan APBD rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan PAD tidak didasarkan pada potensi PAD, tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Medi (1996) meneliti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bahwa untuk mencapai efisiensi pengelolaan keuangan daerah maka pengeluaran-pengeluaran yang tidak bermanfaat sedapat mungkin dikurangi, untuk mencapai efektivitas perlu menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Kuncoro (1995) mengamati masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah di 27 propinsi di Indonesia, selama tahun 1984/1985-1990/1991, sehingga menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan menganjurkan diberikannya otonomi keuangan daerah yang relatif luas sehingga daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan memanfaatkannya dengan optimal. Hal ini diperkuat juga dengan fakta bahwa hanya 38,88% penerimaan Propinsi-propinsi di Indonesia yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, sehingga menimbulkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang sangat tinggi (Nazara, 1997: 17-25).

Radianto (1997) menganalisis tentang peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan di seluruh Daerah Tingkat II Maluku dengan melihat pengaruh tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal, menemukan bahwa tingkat perkembangan ekonomi daerah dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan derajat otonomi fiskal daerah. Selanjutnya Miller dan Russek (1997) meneliti semua negara bagian di Amerika Serikat mengenai struktur pajak dan pertumbuhan ekonomi dan menemukan bahwa pajak dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Devas (1997) menyatakan desentralisasi telah menjadi tema yang utama dari pemerintah akhir-akhir ini. Namun pendekatan desentralisasi di antara negara-negara mempunyai perbedaan yang lebar. Intinya, desentralisasi berbeda maksudnya oleh orang yang berbeda, namun penting dalam proses politik dan ekonomi suatu daerah. Kim (1997) meneliti peran sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional Korea menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah di dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah signifikan. Pendapatan pajak dan non pajak daerah memiliki pengaruh negatif signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Sementara investasi dan konsumsi Pemerintah Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Mardiasmo (2001) membahas pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik menyimpulkan bahwa line-item dan incrementalism sebaiknya diganti dengan model yang lebih baik, agar anggaran daerah lebih dekat dengan gerak dinamis kebutuhan dan prioritas masyarakat. Khan (1994) dalam penelitian mengemukakan bahwa penelitian terhadap value for money (VFM) juga dapat melihat lebih jauh keefektifan dari sistem dan prosedur pengawasan internal. Aspek manajemen keuangan daerah, memberdayakan internal auditor (Inspektorat) dan pengembangan mekanisme horizontal communication merupakan prasyarat untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah. Dari segi pengambilan keputusan perlu juga difikirkan tentang peranan DPRD, independensi, kemandirian dan kinerja DPRD harus ditingkatkan agar dapat bersama-sama meningkatkan kinerja value for money, akuntabilitas, transparansi dan responsivitas Pemerintah Daerah sepanjang waktu. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini terletak pada tempat di mana penelitian ini dilakukan yaitu Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukanan di atas maka secara spesifik penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui perkembangan keuangan daerah Kabupaten Kutai dilihat dari kontribusi PAD, BHP/BP dan Sumbangan dan Bantuan terhadap APBD, serta pertumbuhan PAD, BHP/BP, Sumbangan dan Bantuan dan APBD, selama periode tahun anggaran 1996/1997 sampai 2000;

2. mengetahui proporsi dan pertumbuhan komponen belanja rutin terhadap total belanja rutin;

3. mengetahui besarnya proporsi dan pertumbuhan sektor belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan.

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai dalam rangka untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;

2. dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian keuangan daerah;

3. dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang keadaan pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;

STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI

2008-05-02T21:35:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk : (a) mengembangkan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan material secara adil dan merata; (b) meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja; (c) mendorong penegakan hak-hak asasi manusia, kebebasan politik dan demokrasi; (d) mengembangkan peradaban dan (e) meningkatkan kesadaran perlunya pembangunan berkelanjutan (Sofian : 2001). Melihat pentingnya pembangunan daerah bagi pembangunan yang berkelanjutan, UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana tertulis di dalam konsiderannya memandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendewasakan politik rakyat (democratization process), dan memberikan keleluasaan bagi daerah kabupaten/kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Pemerintah daerah melihat di dalam otonomi daerah terdapat : sharing of power, distribution of income, dan empowering regional administration (Warsito, 1999:4). Ketiga hal inilah yang diharapkan oleh daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Disamping itu diharapkan dengan otonomi daerah akan mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah secara perlahan dapat dikurangi.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga tidak terlepas pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat, dan menunjukkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self supporting di bidang keuangan ( Kaho: 1988).

Keuangan menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari : pendapatan asli daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1999). Disamping pendapatan asli daerah, daerah juga mendapat dana perimbangan berupa dana alokasi umum yang bersifat block grant, dan dana alokasi khusus yang bersifat spesifik grant dan pinjaman daerah (Warsito. 1999).

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD, dimana kontribusi PAD masih relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya bagian penerimaan pembangunan dan pendapatan terbesar daerah berasal dari pos pendapatan yang berasal dari pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi. Kota Bengkulu juga berada dalam kondisi yang seperti ini. Karena dari struktur APBD selama ini menunjukkan bahwa proporsi terbesar terhadap total penerimaan daerah adalah berasal dari sumbangan/bantuan pemerintah pusat. PAD Kota Bengkulu hanya mampu memberikan kontribusi terhadap APBD dalam lima tahun terakhir ini sebesar 8,9 persen.

Hal ini terlihat dari tabel berikut, yang menggambarkan kontribusi PAD terhadap APBD.

Tabel 1.1

Kontribusi PAD terhadap APBD

Tahun Anggaran

PAD

APBD

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000

3.847.244.675

3.459.434.236

3.707.019.822

4.153.304.493

3.024.705.743

26.913.643.530

36.057.952.000

42.997.876.649

63.399.876.252

53.258.900.145

14.3

9.59

8.62

6.55

5.7

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu, diolah

Kondisi lainnya yang dirasa akan menyulitkan Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat adalah, pada saat ini untuk tahun anggaran 2001 Kota Bengkulu menerima DAU terkecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 1.2

Distribusi Penerimaan Dana DAU

Daerah

Besarnya Dana Yang Diterima(dalam miliar Rupiah)

Pemerintah Propinsi

Kabupaten Bengkulu Utara

Kab Bengkulu Selatan

Kabupaten Rejang Lebong

Kota Bengkulu

82.74

168.94

148.85

138.94

70.42

Sumber : Lampiran Kepres no 181 Tahun 2000

Menurut Widjaja (1998:153) peranan dana sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan SDM dalam mengelolanya. Memang peranan dana saja tidak cukup untuk menilai suatu daerah mampu atau tidak dalam melaksanakan otonomi daerah, melainkan ada beberapa indikator lainnya yang telah dikembangkan Departemen Dalam Negeri. Indikator untuk mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu : kelembagaan, kepegawaian, peralatan, partisipasi masyarakat, organisasi dan administrasi, ekonomi daerah serta demografi. Akan tetapi bagi daerah ketercukupan dana akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bengkulupun melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam meningkatkan PADnya.

Salah satu sumber dana untuk mendukung keuangan daerah adalah hasil perusahaan milik daerah. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan peranan BUMD adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi bagi PAD. Kalau saja pemerintah daerah mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial.

Akan tetapi perlu diingat kembali oleh daerah bahwa otonomi daerah semata-mata adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, bukan makin membebani masyarakat dengan berbagai pajak, retribusi dan kenaikan tarif pelayanan, yang diperuntukkan bagi kepentingan kas pemerintah daerah dalam mengejar target PAD. Badan usaha milik daerah di era otonomi masih menjadi tumpuan harapan kepala daerah untuk mengisi kas pemerintah daerah, tetapi penerimaan dari sumber ini tidak menggembirakan. Kondisi ini juga dialami oleh Pemerintah Kota Bengkulu, sebagaimana terlihat pada tabel persentase kontribusi komponen PAD berikut ini:

Tabel 1.3

Persentase Komponen PAD Terhadap PAD

No	Komponen PAD	96/97	97/98	98/99	99/00	2000	2001
1.	Pajak Daerah	29.3%	31,6%	42,7%	46.0%	43,8%	37,4%
2.	Retribusi Daerah	50,5%	50,8%	39,8%	49,4%	53,9%	60,4%
3.	Laba BUMD: BPD PDAM	0,28% 0,77%	0,45% 0,62%	- 1.06%	0.46% 0.49%	0,23% 0,74%	- 0,70%
4.	Lain-lain PAD yang sah	19,03%	16,4%	16.3%	3.50%	1,29%	1,41%
Jumlah		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dispenda Kota Bengkulu, diolah

Dari tabel time series di atas terlihat bahwa begitu kecilnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD Kota Bengkulu dan PDAM Tirta Dharma hanya memberikan kontribusi sebesar rata-rata 0,73% dalam lima tahun terakhir. Muncul pertanyaan mengapa keadaan seperti ini terjadi pada BUMD, sedangkan begitu banyak peluang strategis yang dimiliki oleh BUMD diantaranya yaitu memiliki captive market yang besar, memiliki akses yang luas, baik ke bawah maupun ke atas sehingga dapat memperoleh informasi kebijakan pemerintah dan peluang usaha lebih dini dibandingkan swasta dan BUMD memiliki bargaining power yang kuat karena kepemilikannya di tangan Pemerintah Daerah.

Sebagai perusahaan daerah yang memberikan jasa pelayanan air minum di perkotaan, PDAM menjalankan operasinya dengan prinsip-prinsip perusahaan, yaitu efisiensi dan mengusahakan keuntungan, guna memenuhi target mengisi kas pemerintah daerah. Dilain pihak, PDAM juga dituntut untuk berfungsi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, menunjang perkembangan dunia usaha dan perekonomian masyarakat, menunjang percepatan pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Dua dimensi yang berbeda tentang keberadaan BUMD dalam hal ini PDAM Tirta Dharma, hendaknya dapat dipadukan secara berimbang, walaupun sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari hal tersebut, penulis mencoba untuk memberikan beberapa usulan strategi pengelolaan yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu di era otonomi.

1.2 Masalah Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

v Strategi pengelolaan bagaimana yang sebaiknya dilakukan oleh PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sebagai sebuah BUMD sumber PAD di era otonomi.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

v Mengetahui isu-isu strategis PDAM Tirta Dharma dan merumuskan strategi pengelolaan yang sebaiknya diterapkan di era otonomi.

POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK

2008-05-02T21:31:00.000-07:00

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan–kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi di masa yang lalu.

Otonomi daerah dengan berbagai harapan yang terdapat di dalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Menurut Insukindro, dkk (1994:1) dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat atas tetapi harus mampu mandiri sesuai cita–cita otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Koswara (2000:50) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pendapatan asli daerah (PAD) hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi “ derajat kemandirian “ keuangan suatu pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonom, Kota Depok dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari retribusi daerah, seperti terlihat pada tabel 1.1 memperlihatkan besarnya salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar dan besarnya retribusi daerah di Kota Depok:

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Daerah

di Kota Depok, 1999/2000-2001

Tahun Anggaran	Retribusi Pasar (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	P A D (Rp)	Total Penerimaan Daerah (Rp)
1999/2000	131.340.050	3.657.132.032,23	8.683.957.560,7	36.799.882.000
2000	201.064.300	6.934.442.627,52	14.330.296.927,6	98.120.290.252
2001	354.047.800	11.409.274.129,98	43.443.534.596,1	175.983.510,332

Sumber : Dispenda Kota Depok, Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah,

2001.

Berdasarkan tabel 1.1 retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan primadona penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal ini selaras dengan dengan apa yang dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas kajian tentang retribusi pasar secara lebih mendalam merupakan hal yang menarik, terutama dari sisi potensi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menariknya kajian ini setidaknya dilandasi oleh dua hal, yaitu (i) berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Kota Depok, selama 3 tahun terakhir penerimaan retribusi pasar selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan selama ini masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar. Dengan demikian masih adanya peluang dan kesempatan untuk ditingkatkan penerimaan retribusi pasar di masa yang akan datang; dan (ii) di Kota Depok yang baru berumur tiga tahun ini belum pernah diadakan penelitian secara mendalam tentang potensi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting, karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota Depok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

1.2. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai pungutan retribusi pasar di mana setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi masing-masing daerah yang berbeda, terutama daerah perkotaan di mana karakter masyarakat dan kondisi wilayah perkotaan yang sangat heterogen dan bervariasi. Telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti mengenai pungutan retribusi pasar terdahulu, namun hasil dan kesimpulannya berbeda dibandingkan dengan pungutan retribusi pasar di kota–kota yang telah diteliti tersebut.

Santoso, (1995) meneliti tentang peranan retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Aspek yang dikaji adalah tentang elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk. Downing, (1992) meneliti tentang potensi beberapa jenis retribusi daerah di beberapa kota di Amerika Serikat. Kesimpulannya, terdapat beberapa jenis retribusi yang bisa meningkat penerimaannya hingga mencapai angka 400 persen. Menurut Downing, retribusi daerah tetap merupakan peluang yang menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Miller dan Russek (1997:234), meneliti tentang hubungan struktur fiskal Pemerintah Negara Bagian, pemerintah lokal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pajak negara dan daerah memberikan pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pembayaran transfer, tetapi hal ini tidak terjadi jika penerimaan yang ada digunakan untuk membiayai pelayanan publik.

Kim, (1997:167), meneliti tentang peranan sektor publik lokal dalam pertumbuhan ekonomi regional di Korea. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan pemerintah daerah dalam pertumbuhan ekonomi regional sangat signifikan. Pajak daerah dan penerimaan bukan pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional, sementara investasi dan konsumsi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Penelitian terhadap retribusi pasar juga dilakukan oleh Sudarmadji (2000) di Kabupaten Sorong. Penelitiannya mengkaji tentang tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar dan menganalisis tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar berdasarkan potensi. Kambu (2000) juga mengadakan penelitian tentang potensi dan proyeksi retribusi pasar di Kotamadya Jayapura. Kambu mencatat adanya perbedaan efektivitas dalam hal penerimaan retribusi pasar, bila menggunakan potensi dan target penerimaan sebagai dasar perhitungan Indeks Kinerja Penerimaan (IKP). Dengan dasar potensi, IKP menunjukkan ketidakefektivan pemungutan retribusi pasar, sementara jika target dijadikan dasar perhitungan, maka pemungutan retribusi pasar menjadi efektif. Dewanto (2001) mengadakan penelitian tentang retribusi pasar di Kabupaten Banyumas. Dewanto menyimpulkan bahwa efektivitas rata-rata retribusi pasar di Kabupaten Banyumas adalah 105,28 persen. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yang sekaligus menandakan bahwa target penerimaan yang selama ini ditetapkan masih berada di bawah potensi penerimaan retribusi pasar.

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pendapatan daerah, yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Dengan demikian berdasarkan perbedaan lokasi, waktu, serta variabel-variabel untuk peningkatan pungutan retribusi pasar yang dipilih dalam penelitian ini, maka terdapat adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dirinci sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kota Depok selama tahun anggaran 1999/2000 - 2001.

2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar, di Kota Depok selama tahun anggaran 1999/2000 - 2001.

3. Untuk menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar di Kota Depok.

4. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar berdasarkan target penerimaan selama tahun anggaran 1999/2000 –2001 di Kota Depok.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitan ini antara lain adalah:

1. memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Depok, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan retribusi pasar;

2. hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi para peneliti yang berminat mengadakan penelitan terhadap retribusi pasar;

3. hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang retribusi pasar.

Evaluasi Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram

2008-05-02T21:29:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan otonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance.

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan di sini adalah belum adanya suatu sistem pengukuran kinerja yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui informasi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan suatu organisasi. Untuk itu kinerja instansi pemerintah sangatlah menarik untuk dilakukan penelitian khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.

1.2 Keaslian Penelitian

Santere dan Bates (1996) meneliti tentang hubungan antara hasil kerja atau kinerja dengan pembayaran gaji di sektor publik. Penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan dua variabel yakni produktivitas dan karakteristik pekerjaan, dan menggunakan bentuk persamaan semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya keseragaman pekerjaan pegawai pajak, dan produktivitasnya maka akan meningkatkan gaji pegawai pajak tersebut.

Murthi, dkk (1996) melakukan penelitian tentang kemampuan kinerja perusahaan agar dapat memberi arah kepada keputusan strategi yang berhubungan dengan perkembangan suatu organisasi di masa depan. Penelitian ini menggunakan analisis DEA untuk mengukur efisiensi relatif dari suatu unit pengambilan keputusan yang didalamnya banyak input dan output.

Indrajaya (2000) meneliti tentang kebutuhan dan kinerja pengeluaran pada infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk pendidikan dasar, kesehatan, jalan dan pasar melampaui standar pengeluaran pemerintah daerah.

Pattipeiluhu (2001) meneliti tentang akuntabilitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metoda akuntabilitas kinerja sebagai alat analisis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memperhatikan program kerja atau kegiatan/program/kebijaksanaan yang dilaksanakan DIPENDA Propinsi DIY tahun anggaran 2000.

Penelitian tentang pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram belum pernah dilakukan. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah selain perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian ini juga tidak hanya mengukur kinerja tetapi mengevaluasi kinerja suatu instansi pemerintah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. ingin mengukur kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram;

2. ingin mengevaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram.

1.3.2 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode tertentu. Adanya suatu pengukuran kinerja diharapkan setiap kegiatan/ program/kebijaksanaan suatu instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi.

manajemen strategi dalam penyusunan APBD di Propinsi Riau dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

2008-05-02T21:27:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi terhadap penyediaan sumber keuangan yang sebanding dengan banyaknya kegiatan pelayanan pemerintahan di daerah. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan, sangat tergantung pada luas wilayah, keadaan geografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain, makin besar wilayah suatu daerah, jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka semakin besar pula dana-dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam penyediaan barang publik (Sidik, 2000 : 1).

Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber keuangan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan yang harus diatur dengan jelas. Pengaturan pembagian kewenangan tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Kewenangan propinsi yang diatur di dalamnya, pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Kewenangan propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang didekonsentrasikan kepada gubernur. Kewenangan kabupaten/kota tidak diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya telah meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada daerah kabupaten/kota, kecuali kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini berarti bahwa sumber pendapatan sendiri menjadi sumber pendapatan utama, atau dengan kata lain subsidi dari pemerintah yang lebih tinggi menjadi sumber penerimaan yang kurang penting.

Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam usaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Kenyataannya banyak ditemukan bahwa antara beban tugas yang harus dikerjakan oleh daerah tidak seimbang atau tidak konsisten dengan kondisi serta situasi keuangan daerah itu sendiri. Masalahnya ialah bagaimana menciptakan kebijaksanaan dan program yang dapat mengembangkan potensi untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan. Tekanan terlalu besar pada inisiatif daerah akan memacu ketidakseragaman yang tajam antar daerah dan merangsang penyimpangan pelaksanaan wewenang, sebalikya terlalu banyak pengarahan pusat akan dapat mematikan inisiatif daerah. Keputusan yang tampaknya tidak selalu mudah untuk dirumuskan adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara inisiatif daerah dan pengarahan pusat tersebut, antara standar/target nasional dan perbedaan kebutuhan/pelayanan umum (public goods ) setiap daerah.

Propinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar di antaranya minyak dan gas bumi serta memberikan sumbangan yang besar pula pada pendapatan nasional. Lebih dari itu, Riau memiliki cadangan minyak bumi paling kaya dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu mempunyai deposit minyak bumi sebesar 6.107,6 MMSTB (juta standar tank barel) dan berproduksi sebanyak 745.999,55 barel per hari yang ditambang oleh PT Caltex Pacific Indonesia. Potensi yang besar tersebut belum memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat daerah Riau, hal ini dikarenakan selama ini seluruh hasil kekayaan tersebut dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat, tanpa daerah dapat berbuat apapun selain menjadi penonton yang baik belaka tanpa dapat dinikmati oleh penduduk setempat, ironinya pemanfaatan sumber daya alam tersebut memunculkan persoalan sosial yang tinggi dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan serta monoton.

Tabel 1.1

Data sumber minyak bumi

PT CPI di Propinsi Riau

No.	Kabupaten	Jumlah sumur	Jumlah produksi per hari
No.	Kabupaten	Jumlah sumur	BOPD	MMSCFPD
1	Bengkalis	3.704	352.362,18	33,76
2	Kampar	322	34.129,17	46,15
3	Rokan Hilir	829	102.926,60	31.53
4	Rokan Hulu	70	4.053,03	19,09
5.	Siak	1.207	252.528,56	30,63
	Jumlah	6.112	745.999,54	161,16

Sumber : PT Caltex Pacific Indonesia, Laporan produksi dan sumur minyak tahun 1999, Public Affairs Sumatera, Bidang Pertanahan & Perizinan, 2000.

Pada tahun anggaran 2001 Propinsi Riau merencanakan APBD sebesar Rp1.225.438.025.730,57 di antaranya terdiri dari dana perimbangan bagi hasil sumber daya alam (BHSDA) minyak bumi sebesar Rp600.000.000.000,- di mana perhitungan minimal tersebut berdasarkan formula yang diberikan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari estimasi penerimaan BHSDA minyak bumi di Propinsi Riau adalah : seberapa besar penerimaan dari hasil BHSDA minyak bumi yang diproduksi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia di Propinsi Riau pada masa mendatang sesuai dengan potensi yang ada menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, dan sudah sangat wajar dan adil apabila Propinsi Riau menginginkan suatu pembagian yang lebih rasional dari dana perimbangan sumber daya alam (SDA) minyak bumi untuk mendukung keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini untuk menghitung besarnya dana perimbangan dari sumber daya alam minyak bumi dalam pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya dengan judul “Potensi Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Terhadap Fiskal Daerah (studi kasus di Propinsi Riau)”, oleh Irwan (2000). Pada penelitian sebelumnya, variabel yang diteliti adalah penerimaan dana alokasi umum (DAU) dan dana perimbangan secara keseluruhan terhadap fiskal daerah, sedangkan penelitian lanjutan ini meneliti dari salah satu komponen dana perimbangan yaitu dari sumber daya alam minyak bumi yang potensial bagi penerimaan daerah dalam menopang kemandirian otonomi daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Beberapa hasil penelitian masalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.

1. Le Houerou dan Rutkowski (1996) mencoba melihat dampak transfer Pemerintah Rusia terhadap beberapa penerimaan dan pendapatan daerah. Lebih jauh dijelaskan bahwa transfer meningkatkan penerimaan daerah namun diperlukan peningkatan keseimbangan pemerataan pendapatan antar pemerintah bagian daerah dengan alasan adanya beberapa perbedaan harga-harga di daerah, adanya kelemahan dalam formula pemerataan khususnya bagi daerah miskin, pembagian transfer selama ini relatif kecil dalam anggaran (hanya 1,8% dari GDP) dan pembagian kembali hasil penerimaan daerah yang tidak transparan (hanya 22%) serta kemungkinan bermainnya kekuasaan dalam pengalokasiannya. Hasil akhir penelitian tersebut memberi rekomendasi tentang perlunya peningkatan transfer secara bertahap dengan berdasar pada pengeluaran dan formula atau sistem yang digunakan sedapat mungkin transparan dan sederhana.

2. Devas (1997) mengatakan bahwa suatu perubahan substansial dalam sistim hubungan keuangan pusat dan daerah pada dua dekade terakhir. Peningkatan yang cepat dalam pendapatan pemerintah dari minyak selama tahun 1970-an telah menghasilkan suatu ekspansi besar-besaran dalam sumber daya yang diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memuaskan kebutuhan dari daerah-daerah dan dapat meredakan perasaan tidak puas.

3. Alisyahbana (2000) mencoba melihat kesulitan utama memperkirakan bagian daerah dari SDA adalah dalam memperoleh penerimaan daerah dari SDA menurut kabupaten/kota penghasil, karena data yang ada selama ini berdasarkan pada data tingkat propinsi. Akurasi penentuan bagian daerah dari SDA memerlukan upaya dari pemerintah untuk membuat semacam “mapping” dari daerah penghasil SDA menurut kabupaten/kota. Persentase bagian daerah atas hasil SDA memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, tetapi ketentuan yang ada masih belum sepenuhnya jelas. Misalnya, dalam menentukan bagian daerah dari hasil minyak bumi, undang-undang menyebutkan bahwa bagian daerah (propinsi dan kabupaten/kota) adalah 15% dari penerimaan pemerintah pusat setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa komponen pajak yang dimaksud masih merupakan tanda tanya, dan yang jelas tidak berdasarkan tarif umum pajak PPh.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Menghitung dan menganalisis bagi hasil sumber daya alam dari minyak bumi yang diproduksi oleh PT Caltex Pacific Indonesia di Propinsi Riau secara rasional sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

2. Memproyeksikan penerimaan BHSDA minyak bumi yang diproduksi PT Caltex Pacific Indonesia untuk Propinsi Riau selama kurun waktu tahun 2002-2004.

3. Menganalisis konsep perhitungan penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari produksi minyak bumi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1.3.2 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan atau informasi untuk digunakan sebagai referensi perhitungan penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan sumber daya alam minyak bumi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan dan pertimbangan dalam menyusun konsep pembangunan yang berkelanjutan terutama yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan penerimaan daerah.

Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut

2008-05-02T21:21:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah kita ketahui, sejak Januari 2001 Pemerintah telah memberlakukan 2 (dua) Undang-undang yang berkenaan dengan Pemerintahan Daerah yaitu, pertama adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan kedua adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun isi pokok dari Undang-undang Nomor 22/1999 adalah dilakukannya penyerahan kewenangan di bidang pemerintahan dari Pemerintah Pusat (Pemerintah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kecuali untuk bidang-bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.(Pasal 7 UU No. 22/1999). Sedangkan Undang-undang Nomor 25/1999 dibuat dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, isi pokoknya adalah pengalokasian (pembagian) dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Suatu negara pada hakekatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi antara lain, alokasi dana sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan atau jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi antara lain kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan, pendapatan dan kekayaan, dimaksudkan agar dapat mengurangi tingkat kesenjangan dalam masyarakat, fungsi stabilisasi yang meliputi antara lain, pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter agar terpelihara kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Pada umumnya pelaksanaan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi ini lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah, karena daerah lebih mengetahui kondisi objektif kebutuhan serta standar pelayanan masyarakatnya (Kunarjo, 1993).

Brodjonegoro dan Shinji (2000:111-122) mengemukakan bahwa otonomi daerah yang lebih luas dan desentralisasi fiskal mungkin menciptakan masalah pokok manajemen pengeluaran negara/pemerintah di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengelola perencanaan, program dan anggaran pengeluaran pembangunan mereka sendiri. Tidak adanya pengalaman dapat menyebabkan pemerintah daerah salah mengatur pengeluaran, karena kekeliruan-kekeliruan dalam prioritasasi (penentuan prioritas) dan pentahapan proyek.

Shah (1994:23) mengemukakan bahwa pada hakekatnya otonomi atau desentralisasi adalah mencari titik optimal dalam penyerahan tanggung jawab antar berbagai tingkatan pemerintahan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good government). Hal ini berarti pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat langsung kepada pemerintah daerah, selanjutnya pemerintah daerah dapat pula menyerahkan kewenangannya kepada pemerintahan di bawahnya, bahkan kepada masyarakat. Hal ini sangat tergantung pada penilaian kinerja pengelolaan dari penyerahan kewenangan tersebut. Davey (1988:81) mengemukakan bahwa efektifitas delegasi kewenangan, kekuasaan dan tanggung jawab tergantung kepada tiga variabel yaitu, luas tanggung jawab yang dipikulkan, tersedianya sumber-sumber dan derajat kebijakan (discreation) dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan mengalokasikan sumber-sumber tersebut.

Pemerintah daerah melaksanakan fungsi alokasi dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang dituangkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Shah (1994:31-32) menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktifitas dari berbagai unit kerja. Selanjutnya Mardiasmo (1999:11) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, karena anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi penting dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dan otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang. Dengan demikian DPRD dan Pemda harus berupaya secara konkrit dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing, preferensi daerah yang tertuang dalam Pola Dasar Daerah, Repelitada dan Repetada agar penggunaan anggaran lebih optimal dan sasaran pembangunan untuk peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dapat dicapai. Dalam setiap Inmendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seperti Inmendagri No.4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyususnan APBD tahun Anggaran 1999/2000 juga ditegaskan bahwa anggaran belanja pembangunan harus disusun berdasarkan hasil survey, investigasi dan desain (SID).

Berdasarkan hasil pengamatan dari pengalaman penulis terlibat secara langsung dalam penyusunan anggaran daerah di Kabupaten Tanah Laut, masih ada penggunaan anggaran yang kurang tepat pada sasaran, seperti penentuan skala prioritas kurang berjalan sebagaimana mestinya, yaitu lebih mengutamakan pada pemerataan anggaran untuk setiap unit kerja, akibatnya suatu program/proyek dilaksanakan bukan sepenuhnya untuk mencapai sasaran kerja secara utuh. Selain itu, intervensi perencanaan anggaran baik belanja rutin maupun belanja pembangunan masih mewarnai proses penyusunan APBD, hal ini ditunjukkan masih ada program/proyek yang masuk APBD tidak melalui terminal (hasil Rakorbang), melainkan masuk dalam perjalanan, bahkan yang sudah masuk lewat terminalpun diturunkan. Intervensi anggaran tidak hanya pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan sehingga terjadi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan yang tertuang dalam APBD, karena ada perubahan penggunaannya. Keadaan ini antara lain disebabkan masih banyak proyek daerah yang cenderung hanya sebagai ‘perpanjangan tangan’ pemerintah pusat serta pengendalian dan pengarahan dari pusat terhadap APBD hampir absolut.

Selama ini penentuan besarnya pengeluaran atau alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu unit kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan incremental dan line item. Pendekatan incremental menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dengan jumlah atau persentase tertentu tanpa alasan lain yang lebih rasional. Suatu unit kerja mengajukan usulan program/proyek kurang berdasarkan proposal yang lebih rasional yang dapat memprediksi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya diperlukan, melainkan berlomba-lomba mengajukan usulan program/proyek sebanyak-banyaknya dan menganggarkannya melebihi kebutuhan riil (overestimate). Selain itu suatu unit kerja membuat usulan program/proyek lebih mendahulukan angka (uang) daripada sasaran program itu sendiri sehingga program/proyek tersebut kurang layak untuk dilaksanakan tetapi karena anggarannya sudah disahkan dalam APBD, maka tetap dilaksanakan guna menghabiskan anggaran tersebut.

Pendekatan incremental seperti ini tidak saja kurang menjamin terpenuhinya kebutuhan riil, juga dapat mengakibatkan kesalahan berkelanjutan, karena tidak diketahuinya pengeluaran periode sebelumnya, apakah sudah didasarkan kepada kebutuhan yang wajar.

Pendekatan line-item, yaitu rancangan anggaran yang didasarkan item yang telah ditentukan pada periode sebelumnya mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat mengganti satu atau lebih item pengeluaran yang telah ada sekalipun keberadaannya mungkin sudah tidak layak lagi.

Dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta diterapkannya PP No.104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan dan PP No. 84 tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No.104 tentang Dana Perimbangan, diperkirakan APBD Kabupaten Tanah Laut akan mengalami peningkatan penerimaan daerah yang cukup besar. Sumber utamanya dari Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dan bagi hasil sumber daya alam. Peningkatan penerimaan ini akan memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini dapat ditempuh antara lain melalui realokasi anggaran pembangunan yaitu, paradigma tentang penggunaan anggaran belanja yang selama ini lebih terkonsentrasi pada program atau proyek yang berbasis pada prasarana fisik dialihkan pada program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dari data yang ada untuk tahun anggaran 2000, nilai belanja rutin sebesar Rp 38,16 milyar (72,12%) serta nilai belanja pembangunan sebesar Rp 14,75 milyar (27,88%) dan nilai proyek infrastruktur mencapai Rp 7,5 milyar (50% dari total belanja pembangunan), sedangkan proyek yang berbasis ekonomi (pemberdayaan masyarakat) hanya Rp 2 milyar (13,6% dari total belanja pembangunan). Pemikiran paradigma berbasis pemberdayaan masyarakat tersebut akan timbul, apabila pemerintah daerah menyadari pola alokasi anggaran belanja pembangunan yang telah dilaksanakan selama Repelitada VI dan Masa Transisi Otonomi Daerah. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi dan publikasi tentang gambaran pola anggaran yang nyata selama periode tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengambil judul untuk penulisan tesis ini adalah : “Evaluasi Alokasi Komponen Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dalam Perbandingannya Terhadap Repetada Kabupaten Tanah Laut”. Alasan yang mendasari pemilihan judul ini, antara lain, pertama, selama ini evaluasi untuk belanja pembangunan hanya menyangkut daya serap keuangan dibandingkan kemajuan fisik pembangunan, tidak pernah evaluasi dikaitkan dengan dokumen perencanaan yang ada; kedua, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten yang dilibatkan dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah. (Kepmendagri No. 105 tahun 1994). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah alokasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut selama Repelitada VI TA 1994/1995-1998/1999 telah berorientasi kepada kepentingan publik dan apakah alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan telah menunjukkan pada anggaran yang berpijak kepada dokumen perencanaan yang ada?.

1.2 Keaslian Penelitian

Studi yang kritis tentang evaluasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap kinerja anggaran masih terbatas, diantaranya Shah (1994) melakukan penelitian tentang perbaikan hubungan fiskal antar pemerintahan di negara sedang berkembang. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat kinerja bagi keberadaan program pemerintahan, baik yang berasal dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Pengeluaran pemeintah daerah tercermin pada anggaran daerah sehingga pengeluaran pemerintah daerah membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta sumber pengembangan ukuran-ukuran standar dan evaluasi kinerja semua aktifitas berbagai unit kerja.

Penelitian yang dilakukan Masrizal (1998) membahas mengenai penerapan sistem anggaran tradisional di negara sedang berkembang sudah tidak mampu lagi mengantisipasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang semakin kompleks dan struktur organisasi yang semakin moderen. Dengan membahas 3 (tiga) model sistem anggaran yang sangat populer yaitu traditional budgeting, planning programming budgeting system dan zero based budgeting.

Setwilda Provinsi Jawa Tengah bersama tim peneliti Universitas Sebelas Maret (UNS,1999) meneliti tentang standarisasi pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian itu dibangun beberapa skenario pengalokasian anggaran untuk kelompok belanja rutin non- belanja pegawai. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa besar dana maksimal yang digunakan untuk urusan pemerintahan 63,03% dari total belanja rutin non-belanja pegawai dan 37,97% digunakan untuk operasional pelayanan publik.

Penelitian yang hampir sama telah dilakukan oleh Ediharsi dkk (1998) di Kabupaten/Kodya Banda Aceh, Bukit Tinggi, Kampar, Jambi dan Cirebon. Penelitian tersebut dititikberatkan pada praktek penyusunan anggaran daerah yang lebih banyak difokuskan pada standar peraturan dan teori keuangan daerah serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan APBD. Begitupun Faridy (2001) melakukan penelitian mengenai alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap kinerja APBD di Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa alokasi komponen belanja rutin dalam APBD belum sepenuhnya dilaksanakan secara ekonomis dan efisien, begitupun alokasi belanja pembangunan dalam APBD masih kurang efektif. Aspek yang membedakan penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan Ediharsi (1998) dan Faidy (2001), adalah penelitian ini: pertama, membahas praktek penyusunan anggaran terutama perbandingan penyusunan anggaran belanja pembangunan kaitannya dengan Repetada, kedua, lokasinya di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Persamaannya adalah : pertama, proses penyusunan anggaran pembangunan dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up planning) yang diawali dari Musbangdes sampai Rakorbang II, kedua, difokuskan pada kinerja belanja rutin dan belanja pembangunan dan ketiga, untuk mengetahui persepsi aparatur pemerintah daerah yang terkait dalam proses penyusunan anggaran daerah.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas alokasi belanja rutin dengan menganalisis proporsi komponen belanja rutin terhadap total belanja rutin dan terhadap total belanja rutin non- belanja pegawai;

2. untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas alokasi belanja pembangunan dengan menganalisis proporsi sektor belanja pembangunan terhadap total belanja pembangunan.

3. untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan dengan menganalisis perbandingan antara realisasi belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD terhadap rencana anggaran belanja pembangunan menurut sektor dalam Repetada.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam memberi arah dan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran daerah, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan;

2. memperkaya khasanah pengkajian tentang aspek keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa

2008-05-02T21:19:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumahtangganya sendiri. Implikasi terpenting dari pemberian hak otonomi tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi makin kecil.

Wewenang dan tanggung jawab yang besar tersebut harus diimbangi dengan sumber pembiayaan yang memadai, dalam artian kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya, tanpa menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Sebagai gambaran tingkat kemandirian dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, dilihat dari rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama periode tahun anggaran 1996/1997 – 2000 adalah sebesar 9,65% per tahun. Dengan kata lain, Kabupaten Sumbawa hanya mampu mendanai sebesar 9,65% dari total kebutuhannya atau tingkat ketergantungan fiskal terhadap penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat masih sangat tinggi Jelasnya lihat tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rasio PAD Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Sumbawa,

1996 / 1997 – 2000

Tahun.

Penerimaan Daerah

(Rp)

P A D

(Rp)

PAD/Penerimaan

(%)

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000

40.019.077.228,20

44.865.739.670,20

64.667.202.950,34

98.539.385.387,06

51.902.776.726,32

3.314.178.287,00

3.713.800.909,80

12.528.615.738,06

4.737.378.575,91

3.893.553.296,56

8,28

8,27

19,37

4,81

7,50

Rata-rata

9,65

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa, Buku Perhitungan APBD Kabupaten Sumbawa, beberapa terbitan (diolah).

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Idealnya dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui dana yang bersumber dari PAD harus semakin ditingkatkan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ekonomi perusahaan, mempunyai fungsi sebagai dinamisator perekonomian daerah dan menghasilkan laba sebagai sumber PAD. Salah satu BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa sampai pada saat ini adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP), awal berdirinya pada tahun 1989 bernama Lumbung Kredit Pedesaan (LKP). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LKP tersebut ditingkatkan statusnya menjadi PD BPR LKP melalui penetapan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan.

Berkaitan dengan fungsi PD BPR LKP sebagai BUMD yang berusaha untuk menghasilkan laba sebagai salah satu sumber PAD, dalam kegiatannya dituntut untuk berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan sejenisnya. Kemampuan PD BPR LKP dalam menghimpun dana masyarakat dari tahun 1998 sampai tahun 2000 rata-rata 1,36% per tahun dari total dana yang dihimpun perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa, sedangkan kemampuan PD BPR LKP dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat rata-rata 5,52% per tahun dari kemampuan perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Perbandingan antara jumlah dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan oleh PD BPR LKP terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Perbandingan Antara Penghimpunan Dana dan Kredit

PD BPR LKP dengan Perbankan se Kabupaten Sumbawa,

1998 – 2000

(Rp juta)

No.	Tahun	Penghimpunan Dana		Proporsi Dana (3/4)	Penyaluran Kredit		Proporsi Kredit (6/7)
No.	Tahun	PD BPR LKP	Perbankan se Kab. Sumbawa	Proporsi Dana (3/4)	PD BPR LKP	Perbankan se Kab. Sumbawa	Proporsi Kredit (6/7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3.	1998 1999 2000	1.916 2.608 4.059	189.140 195.841 234.598	1,01% 1,33% 1,73%	3.102 5.776 8.645	90.983 96.327 121.036	3,41% 6,00% 7,14%
	Rerata	2.861	206.526	1,36%	5.841	107.782	5,52%

Sumber : Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi-keuangan Daerah Propinsi NTB, Desember 2000 dan Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Rekapitulasi laporan PD BPR LKP bulan Desember Tahun 1998 – 2000, beberapa terbitan (diolah).

Kondisi tersebut menunjukan PD BPR LKP lebih berhasil dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan menghimpun dana masyarakat. Gambaran kemampuan PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa dalam memperoleh keuntungan sebagai hasil dari melaksanakan aktifitas perbankan selama periode tahun 1998 – 2000 adalah dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Rincian Laba PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa, 1998-2000

(Rp ribu)

No.	Nama PD BPR LKP	Laba Tahun			Porsentase Terhadap Total
No.	Nama PD BPR LKP	1998	1999	2000	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Empang Atas Plampang Lopok Ropang Moyo Seketeng Labuan Sumbawa Motong Utan Dalam Alas Seteluk Tengah Dalam Taliwang	42.627 59.373 29.090 54.730 43.541 46.452 25.671 50.272 93.433 24.867 5.533	94.254 81.464 85.794 125.833 99.404 103.897 76.780 95.653 195.428 108.369 39.038	94.769 173.483 162.621 183.483 190.639 211.152 161.129 121.835 330.438 139.578 65.339	8,96 12,48 6,12 11,51 9,16 9,77 5,40 10,57 19,64 5,23 1,16	8,52 7,37 7,76 11,38 8,99 9,39 6,94 8,65 17,67 9,80 3,53	5,17 9,46 8,86 10,01 10,39 11,51 8,78 6,64 18,01 7,61 3,56
	T o t a l	475.589	1.105.914	1.834.466	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Rekapitulasi Laporan Tahunan Direktur PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa 1998 –2000, beberapa terbitan ( diolah).

Berdasarkan data tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai nominal laba bersih yang diperoleh masing-masing PD BPR LKP bervariasi dan cenderung terus meningkat. Melihat kondisi adanya perbedaan laba yang dihasilkan oleh masing-masing PD BPR LKP tersebut, berarti hal ini menunjukkan kinerja dari masing-masing PD BPR LKP berbeda pula, sehingga dapat memberi petunjuk untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PD BPR LKP di masa yang akan datang.

Tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan, termasuk perusahaan perbankan didasarkan pada rasio-rasio keuangan. Untuk mengetahui kinerja BPR secara berkala dan berkesinambungan, Bank Indonesia menggunakan ukuran Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang meliputi beberapa rasio keuangan dan penilaian manajemen, yaitu diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Evaluasi kinerja PD BPR LKP akan menjadi penting untuk dilaksanakan pada saat ini karena di dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah yang berprinsip ekonomi, efisien dan efektif akan dapat terpenuhi apabila kinerja perusahaan tersebut dinilai baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini akan terfokus pada permasalahan menilai kinerja PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa berdasarkan kriteria dan rasio keuangan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari aspek kemampuan memperoleh keuntungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil dalam mengembangkan PD BPR LKP sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai agen pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah adalah “ bagaimana tingkat kinerja keuangan dan perkembangan masing-masing PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan kinerja memperoleh keuntungan.”

1.2 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan berkaitan dengan evaluasi kinerja perusahaan perbankan. Beberapa penelitian yang dilakukan tersebut antara lain seperti Michael dan Suter (1999) melakukan penelitian terhadap bank yang memiliki asset di atas 1 juta dollar pada tanggal 31 Desember 1998. Penelitian ini merating 100 bank yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria Return Of Earning (ROE) yang terbesar. Digunakan ROE sebagai dasar seleksi karena bank-bank yang sudah go public mendapat tanggapan pasar yang besar justru karena nilai sahamnya (returns on equity) dan kurang perhatian pada interest margin. Bank MBNA Corp Wilmington, Del menempati peringkat pertama dengan ROE 36,91% sedangkan Pinnancle Banc Group Inc, Oak Brook menempati peringkat 100 dengan ROE 14,42%.

Barajas, dkk (1998), meneliti maksimalisasi profit bank melalui penetapan interest spreads adalah fungsi dari biaya operasional, pajak keuangan, kekuatan pasar dan kualitas kredit di negara Columbia, data yang digunakan tahun 1974 sampai dengan 1996. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja bank swasta dan pemerintah setelah diberlakukannya kebijaksanaan liberalisasi perbankan dalam hal penetapan spreads bunga dan biaya operasional.

Supriyanto (2000) melakukan rating 162 bank dengan menggunakan kriteria likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, efisiensi dan permodalan. Rating ini mengacu pada neraca publikasi bank selama tahun 1998 dan 1999 sebagai bahan baku utama penelitian dan menghasilkan peringkat bank dengan predikat sangat bagus, bagus, cukup bagus dan tidak bagus. Penelitian ini menghasilkan 10 bank terbaik berdasarkan beberapa kelompok bank, yaitu berdasarkan status bank devisa dan non devisa, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan modal disetor dan berdasarkan asset serta merating bank-bank go public dan bank-bank yang ikut program rekapitulasi.

Payamta dan Machfoedz (1999) melakukan evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan alat analisa kriteria kinerja CAMEL, yaitu indikator yang berunsur variabel-variabel Capital Adequacy, Asset quality, Management, Earning dan Liquidity. Dari hasil pengujian hipotesis tentang rasio-rasio CAMEL bank-bank yang go publik antara tahun-tahun sebelum dan sesudah initial offering (IPO), disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja bank untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO.

Purwanto (2000) menganalisis pengaruh volume kredit, kredit macet, Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Margin dan inflasi terhadap rentabilitas BPR BKK/BKK di Jawa Tengah dengan membandingkan kelompok nasabahnya yaitu nelayan, petani dan buruh industri. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 1995 sampai tahun 1999 dengan alat analisis regresi. Hasil estimasi memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan rentabilitas pada BPR BKK/BKK dengan kelompok nasabah berbeda (nelayan, petani dan buruh industri) variabel yang mempengaruhi juga berbeda. Pada BPR dengan kelompok nasabah nelayan dipengaruhi oleh LDR dan Interest Margin, pada BPR dengan kelompok nasabah petani dipengaruhi oleh bad debt, LDR dan Interest Margin sedangkan pada BPR dengan kelompok nasabah buruh industri dipengaruhi oleh volume kredit, bad debt, LDR, Interest Margin dan inflasi.

Sumarsana (2001) meneliti kinerja keuangan, penguasaan pangsa pasar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo, hasil analisisnya menunjukkan kinerja keuangan mengalami peningkatan dari predikat cukup sehat pada tahun 1996, 1997, 1998 menjadi predikat sehat pada tahun 1999, 2000, penguasaan pangsa pasar menunjukkan kalah bersaing dan faktor lingkungan internal dan eksternal sangat berpengaruh. Penelitian yang dilaksanakan oleh Budiyono (2001) telah menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara BPR Syariah dengan BPR Konvensional sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997, serta perbedaan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Konvensional dan kenerja keuangan BPR Syariah maupun kinerja keuangan BPR sebelum dan sesudah krisis, demikian halnya dengan fungsi biaya bank secara statistik tidak berbeda secara signifikan.

Mengacu pada penelitian tersebut maka penelitian ini merupakan replikasi dari pemikiran yang terdapat dalam penelitian di atas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian, daerah penelitian, periode waktu penelitian, variabel penelitian, alat analisis yang digunakan. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja dari aspek keuangan keseluruhan PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa sebagai satu industri, selanjutnya berupaya mencari solusi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kinerja tersebut. Persamaannya adalah meneliti kinerja keuangan bank dengan menggunakan rasio-rasio CAMEL.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

a. untuk mengetahui kinerja keuangan masing-masing PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa dan perkembangannya dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dari Bank Indonesia, sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan faktor-faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas;

b. untuk mengetahui pengaruh faktor aktiva, kredit, kredit yang diklasifikasi, dan dana yang dihimpun terhadap kemampuan kinerja memperoleh keuntungan pada PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan kinerja PD BPR LKP, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;

b. sebagai masukan dan dorongan kepada manajemen, dewan pengawas, dan dewan pembina PD BPR LKP dalam meningkatkan kinerja PD BPR LKP sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan;

c. sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut obyek ini di masa yang akan datang.

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI

2008-05-02T21:15:00.000-07:00

1.1 Latar Belakang.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tentang pelaksanaan otonomi daerah, wacana tentang ketimpangan pembiayaan pembangunan antar daerah terus berkembang. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk perbaikan dengan berbagai regulasi dan peraturan, akan tetapi masih terdapat berbagai kekuatiran tentang efektifitas regulasi dan peraturan tersebut dalam menciptakan pemerataan hasil pembangunan oleh pemerintah.

Ada tiga fungsi utama pemerintah dalam pembangunan (Musgrave,1993:3-15) antara lain fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi, yang saling mendukung dan menjaga serta meningkatkan kesinambungan pembangunan, karena itu, lahirnya undang-undang otonomi daerah merupakan perwujudan dari ketiga fungsi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan sekaligus pembiayaan kepada daerah, dalam mengatasi berbagai keterbatasan dana yang dibutuhkan untuk penyediaan pelayanan publik.

Salah satu bentuk kewenangan dan pembiayaan yang nantinya dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai keterbatasan pembiayaan pembangunan diberikannya kewenangan dalam melakukan pinjaman. Walaupun pinjaman daerah ini masih dikendalikan oleh pusat atau mesti siizin pusat, akan tetapi setidaknya pinjaman tersebut merupakan alternatif sumber penerimaan daerah. Ada tiga faktor utama pinjaman pemerintah daerah dikendalikan pusat (Devas, 1989:222) antara lain;

1. Pinjaman sektor pemerintah secara keseluruhan perlu dikendalikan, karena berkaitan dengan kebijaksanaan moneter terutama untuk mengendalikan inflasi.

2. Untuk mencegah jangan sampai pemerintah daerah terjerumus dalam kesulitan keuangan, karena pinjaman digunakan untuk menutupi pengeluaran rutin.

3. Pemerintah pusat ingin tetap mengendalikan pola pengeluaran penanaman modal pemerintah daerah.

Pengendalian pinjaman ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa, pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan pasal 11 menjelaskan bahwa;

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri untuk membiayai sebahagian anggarannya.

2. Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat.

3. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

4. Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah.

Kemudian dijabarkan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 107 mengenai pinjaman daerah, yang mengatur tata cara syarat, prosedur dan kemampuan pengembalian pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah secara rinci termasuk cara perhitungannya, sehingga daerah dapat mengetahui kemampuan daerahnya dalam melakukan pinjaman.

Walaupun pinjaman merupakan salah satu sumber penerimaan, akan tetapi sampai saat ini belum ada daerah yang melirik dan merumuskan kebijakan tentang pinjaman ini sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, padahal dimasa yang akan datang sumber pembiayaan yang berasal dari pusat akan sangat terbatas dalam penyediaan barang-barang publik.

Kondisi yang demikian, juga belum diminati daerah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jambi, yang terdiri dari satu kota dan sembilan kabupaten setelah mengalami pemekaran wilayah pada tahun 1999. Wilayah yang terletak ditengah Pulau Sumatera ini mempunyai karekteristik yang tidak sama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan keuangan masing-masing daerah berbeda, akibat dari perbedaaan sumberdaya yang dimiliki setiap daerah serta adanya perbedaaan kebutuhan masing-masing daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Perbedaaan ini menyebabkan kemajuan ekonomi antar wilayah tidak merata, sehingga investasi cenderung menuju kedaerah- daerah yang perekonomiannya sudah maju dan memiliki infrastruktur yang memadai, daripada kedaerah yang potensi dan sumberdaya alam serta infrastruktur yang terbatas. Akibatnya bagi daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam tetapi terbatas infrastrukturnya akan sangat sulit sekali untuk berkembang dan menggali potensinya. Padahal dalam era globalisasi setiap daerah nantinya harus mampu bersaing antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan sumber-sumber dana bagi pembangunan daerahnya (Santoso,1995:19)

Sumber utama potensi penerimaan daerah di Propinsi Jambi, terdiri atas dua bahagian yaitu, berasal dari pendapatan asli daerah dan dari instansi yang lebih tinggi berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta dari sumbangan dan bantuan, yang selama ini telah memberikan kontribusi yang relatif cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jambi.

Walaupun sumber penerimaan tersebut telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah, akan tetapi, sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian dan pesatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi, menyebabkan kebutuhan akan fasilitas pelayanan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas. Untuk itu, upaya memanfaatkan pinjaman daerah sebagai alternatif keterbatasan pembiayaan pembangunan perlu dipertimbangkan dan dirumuskan berdasarkan atas kemampuan daerah untuk memperoleh pinjaman.

Sejalan dengan uraian-uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan utama yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan daerah kabupaten dan kota yang ada di Propinsi Jambi dapat melakukan pinjaman.

1.2 Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman daerah untuk Propinsi Jambi belum pernah dilakukan, sedangkan penelitian untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten di daerah lain pernah dilakukan, akan tetapi masih terbatas. Beberapa hasil tulisan yang mengamati masalah kemampuan daerah dan pinjaman, yang dilakukan peneliti terdahulu dijadikan titik tolak dalam penelitian ini, antara lain;

1. Jaya (2000), yang melihat profil Dati II dari aspek potensi penerimaan daerah dan menyatakan, bahwa penyelenggaraan otonomi perlu diimbangi dengan kemampuan untuk menggali dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

2. Kim, (1997), yang mencoba melihat peranan sektor publik lokal di dalam pertumbuhan ekonomi regional di Korea, menyimpulkan bahwa, perananan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi regional, yang menyebabkan investasi pemerintah lebih besar dibandingkan dengan konsumsi pemerintah.

3. Miller dan Russek, (1997), yang meneliti mengenai struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan lokal, menyimpulkan bahwa pendapatan yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik, tidak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Simanjuntak et.al. (2000), yang meneliti kemampuan pemerintah daerah untuk meminjam di era otonomi daerah, menyimpulkan bahwa sebahagian besar daerah kabupaten/kota boleh melakukan pinjaman atau sekitar 80,77 % dan sebanyak 19,23 % kabupaten/kota yang tidak boleh melakukan pinjaman daerah.

5. Yulinawati (1999), yang mencoba melihat mengenai dampak pinjaman daerah terhadap PADS dan PDRB di Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan bahwa pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur memperlihatkan dampak positif terhadap PDS dan PDRB di Kabupaten Lampung Tengah.

6. Riphat dan Hutahaean (1997) mencoba melihat pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, menyimpulkan bahwa peranan pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih relatif kecil, namun memiliki peluang yang besar dan meningkat dimasa akan datang, karena pinjaman daerah dapat mempercepat proses pembangunan yang sedang diupayakan.

7. Sukanto (1999), yang mencoba melihat penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah, karena dipengaruhi oleh faktor daya beli, pertumbuhan ekonomi,perubahan tingkat bunga, tingkat kurs luar negeri, jumlah pembayar pajak dan objek pajak. Untuk itu perlu ditingkatkannya penerimaan pajak agar dapat dijadikan substitusi pinjaman lauar negeri.

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan, terdapat perbedaan yang akan dibahas terutama lokasi penelitian, penggunaan variabel dan data yang akan digunakan data terbaru.

1.3. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi untuk memperoleh pinjaman sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

2. Mengetahui besarnya batas maksimum pinjaman daerah yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi.