Analisis tingkat kinerja keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP) di kabupaten Sumbawa

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, memberikan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumahtangganya sendiri. Implikasi terpenting dari pemberian hak otonomi tersebut adalah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi makin kecil.

Wewenang dan tanggung jawab yang besar tersebut harus diimbangi dengan sumber pembiayaan yang memadai, dalam artian kemandirian dalam mendanai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Dengan demikian keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumahtangganya, tanpa menggantungkan diri pada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Sebagai gambaran tingkat kemandirian dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, dilihat dari rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah selama periode tahun anggaran 1996/1997 – 2000 adalah sebesar 9,65% per tahun. Dengan kata lain, Kabupaten Sumbawa hanya mampu mendanai sebesar 9,65% dari total kebutuhannya atau tingkat ketergantungan fiskal terhadap penerimaan dari sumbangan dan bantuan pusat masih sangat tinggi Jelasnya lihat tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rasio PAD Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Sumbawa,

1996 / 1997 – 2000

Tahun.	Penerimaan Daerah (Rp)	P A D (Rp)	PAD/Penerimaan (%)
1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000	40.019.077.228,20 44.865.739.670,20 64.667.202.950,34 98.539.385.387,06 51.902.776.726,32	3.314.178.287,00 3.713.800.909,80 12.528.615.738,06 4.737.378.575,91 3.893.553.296,56	8,28 8,27 19,37 4,81 7,50
Rata-rata			9,65

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa, Buku Perhitungan APBD Kabupaten Sumbawa, beberapa terbitan (diolah).

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Idealnya dalam kerangka otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui dana yang bersumber dari PAD harus semakin ditingkatkan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ekonomi perusahaan, mempunyai fungsi sebagai dinamisator perekonomian daerah dan menghasilkan laba sebagai sumber PAD. Salah satu BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa sampai pada saat ini adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan (PD BPR LKP), awal berdirinya pada tahun 1989 bernama Lumbung Kredit Pedesaan (LKP). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LKP tersebut ditingkatkan statusnya menjadi PD BPR LKP melalui penetapan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan.

Berkaitan dengan fungsi PD BPR LKP sebagai BUMD yang berusaha untuk menghasilkan laba sebagai salah satu sumber PAD, dalam kegiatannya dituntut untuk berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang mampu bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan sejenisnya. Kemampuan PD BPR LKP dalam menghimpun dana masyarakat dari tahun 1998 sampai tahun 2000 rata-rata 1,36% per tahun dari total dana yang dihimpun perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa, sedangkan kemampuan PD BPR LKP dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat rata-rata 5,52% per tahun dari kemampuan perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa. Perbandingan antara jumlah dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan oleh PD BPR LKP terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Perbandingan Antara Penghimpunan Dana dan Kredit

PD BPR LKP dengan Perbankan se Kabupaten Sumbawa,

1998 – 2000

(Rp juta)

No.	Tahun	Penghimpunan Dana		Proporsi Dana (3/4)	Penyaluran Kredit		Proporsi Kredit (6/7)
		PD BPR LKP	Perbankan se Kab. Sumbawa		PD BPR LKP	Perbankan se Kab. Sumbawa
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3.	1998 1999 2000	1.916 2.608 4.059	189.140 195.841 234.598	1,01% 1,33% 1,73%	3.102 5.776 8.645	90.983 96.327 121.036	3,41% 6,00% 7,14%
	Rerata	2.861	206.526	1,36%	5.841	107.782	5,52%

Sumber : Bank Indonesia Mataram, Statistik Ekonomi-keuangan Daerah Propinsi NTB, Desember 2000 dan Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Rekapitulasi laporan PD BPR LKP bulan Desember Tahun 1998 – 2000, beberapa terbitan (diolah).

Kondisi tersebut menunjukan PD BPR LKP lebih berhasil dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan menghimpun dana masyarakat. Gambaran kemampuan PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa dalam memperoleh keuntungan sebagai hasil dari melaksanakan aktifitas perbankan selama periode tahun 1998 – 2000 adalah dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Rincian Laba PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa, 1998-2000

(Rp ribu)

No.	Nama PD BPR LKP	Laba Tahun			Porsentase Terhadap Total
		1998	1999	2000	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Empang Atas Plampang Lopok Ropang Moyo Seketeng Labuan Sumbawa Motong Utan Dalam Alas Seteluk Tengah Dalam Taliwang	42.627 59.373 29.090 54.730 43.541 46.452 25.671 50.272 93.433 24.867 5.533	94.254 81.464 85.794 125.833 99.404 103.897 76.780 95.653 195.428 108.369 39.038	94.769 173.483 162.621 183.483 190.639 211.152 161.129 121.835 330.438 139.578 65.339	8,96 12,48 6,12 11,51 9,16 9,77 5,40 10,57 19,64 5,23 1,16	8,52 7,37 7,76 11,38 8,99 9,39 6,94 8,65 17,67 9,80 3,53	5,17 9,46 8,86 10,01 10,39 11,51 8,78 6,64 18,01 7,61 3,56
	T o t a l	475.589	1.105.914	1.834.466	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Sumbawa, Rekapitulasi Laporan Tahunan Direktur PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa 1998 –2000, beberapa terbitan ( diolah).

Berdasarkan data tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai nominal laba bersih yang diperoleh masing-masing PD BPR LKP bervariasi dan cenderung terus meningkat. Melihat kondisi adanya perbedaan laba yang dihasilkan oleh masing-masing PD BPR LKP tersebut, berarti hal ini menunjukkan kinerja dari masing-masing PD BPR LKP berbeda pula, sehingga dapat memberi petunjuk untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PD BPR LKP di masa yang akan datang.

Tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan, termasuk perusahaan perbankan didasarkan pada rasio-rasio keuangan. Untuk mengetahui kinerja BPR secara berkala dan berkesinambungan, Bank Indonesia menggunakan ukuran Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang meliputi beberapa rasio keuangan dan penilaian manajemen, yaitu diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktifa produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.

Evaluasi kinerja PD BPR LKP akan menjadi penting untuk dilaksanakan pada saat ini karena di dalam menentukan kebijakan alokasi anggaran sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah yang berprinsip ekonomi, efisien dan efektif akan dapat terpenuhi apabila kinerja perusahaan tersebut dinilai baik sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini akan terfokus pada permasalahan menilai kinerja PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa berdasarkan kriteria dan rasio keuangan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari aspek kemampuan memperoleh keuntungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi petunjuk langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil dalam mengembangkan PD BPR LKP sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai agen pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah adalah “ bagaimana tingkat kinerja keuangan dan perkembangan masing-masing PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemampuan kinerja memperoleh keuntungan.”

1.2 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa studi yang telah dilakukan berkaitan dengan evaluasi kinerja perusahaan perbankan. Beberapa penelitian yang dilakukan tersebut antara lain seperti Michael dan Suter (1999) melakukan penelitian terhadap bank yang memiliki asset di atas 1 juta dollar pada tanggal 31 Desember 1998. Penelitian ini merating 100 bank yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria Return Of Earning (ROE) yang terbesar. Digunakan ROE sebagai dasar seleksi karena bank-bank yang sudah go public mendapat tanggapan pasar yang besar justru karena nilai sahamnya (returns on equity) dan kurang perhatian pada interest margin. Bank MBNA Corp Wilmington, Del menempati peringkat pertama dengan ROE 36,91% sedangkan Pinnancle Banc Group Inc, Oak Brook menempati peringkat 100 dengan ROE 14,42%.

Barajas, dkk (1998), meneliti maksimalisasi profit bank melalui penetapan interest spreads adalah fungsi dari biaya operasional, pajak keuangan, kekuatan pasar dan kualitas kredit di negara Columbia, data yang digunakan tahun 1974 sampai dengan 1996. Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja bank swasta dan pemerintah setelah diberlakukannya kebijaksanaan liberalisasi perbankan dalam hal penetapan spreads bunga dan biaya operasional.

Supriyanto (2000) melakukan rating 162 bank dengan menggunakan kriteria likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, efisiensi dan permodalan. Rating ini mengacu pada neraca publikasi bank selama tahun 1998 dan 1999 sebagai bahan baku utama penelitian dan menghasilkan peringkat bank dengan predikat sangat bagus, bagus, cukup bagus dan tidak bagus. Penelitian ini menghasilkan 10 bank terbaik berdasarkan beberapa kelompok bank, yaitu berdasarkan status bank devisa dan non devisa, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan modal disetor dan berdasarkan asset serta merating bank-bank go public dan bank-bank yang ikut program rekapitulasi.

Payamta dan Machfoedz (1999) melakukan evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan alat analisa kriteria kinerja CAMEL, yaitu indikator yang berunsur variabel-variabel Capital Adequacy, Asset quality, Management, Earning dan Liquidity. Dari hasil pengujian hipotesis tentang rasio-rasio CAMEL bank-bank yang go publik antara tahun-tahun sebelum dan sesudah initial offering (IPO), disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja bank untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO.

Purwanto (2000) menganalisis pengaruh volume kredit, kredit macet, Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Margin dan inflasi terhadap rentabilitas BPR BKK/BKK di Jawa Tengah dengan membandingkan kelompok nasabahnya yaitu nelayan, petani dan buruh industri. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 1995 sampai tahun 1999 dengan alat analisis regresi. Hasil estimasi memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan rentabilitas pada BPR BKK/BKK dengan kelompok nasabah berbeda (nelayan, petani dan buruh industri) variabel yang mempengaruhi juga berbeda. Pada BPR dengan kelompok nasabah nelayan dipengaruhi oleh LDR dan Interest Margin, pada BPR dengan kelompok nasabah petani dipengaruhi oleh bad debt, LDR dan Interest Margin sedangkan pada BPR dengan kelompok nasabah buruh industri dipengaruhi oleh volume kredit, bad debt, LDR, Interest Margin dan inflasi.

Sumarsana (2001) meneliti kinerja keuangan, penguasaan pangsa pasar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Kulon Progo, hasil analisisnya menunjukkan kinerja keuangan mengalami peningkatan dari predikat cukup sehat pada tahun 1996, 1997, 1998 menjadi predikat sehat pada tahun 1999, 2000, penguasaan pangsa pasar menunjukkan kalah bersaing dan faktor lingkungan internal dan eksternal sangat berpengaruh. Penelitian yang dilaksanakan oleh Budiyono (2001) telah menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara BPR Syariah dengan BPR Konvensional sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997, serta perbedaan fungsi biaya bank antara sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPR Konvensional dan kenerja keuangan BPR Syariah maupun kinerja keuangan BPR sebelum dan sesudah krisis, demikian halnya dengan fungsi biaya bank secara statistik tidak berbeda secara signifikan.

Mengacu pada penelitian tersebut maka penelitian ini merupakan replikasi dari pemikiran yang terdapat dalam penelitian di atas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian, daerah penelitian, periode waktu penelitian, variabel penelitian, alat analisis yang digunakan. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja dari aspek keuangan keseluruhan PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa sebagai satu industri, selanjutnya berupaya mencari solusi faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kinerja tersebut. Persamaannya adalah meneliti kinerja keuangan bank dengan menggunakan rasio-rasio CAMEL.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

a. untuk mengetahui kinerja keuangan masing-masing PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa dan perkembangannya dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dari Bank Indonesia, sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan faktor-faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas;

b. untuk mengetahui pengaruh faktor aktiva, kredit, kredit yang diklasifikasi, dan dana yang dihimpun terhadap kemampuan kinerja memperoleh keuntungan pada PD BPR LKP di Kabupaten Sumbawa.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan kinerja PD BPR LKP, sehingga dapat menjadi acuan dalam pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber PAD;

b. sebagai masukan dan dorongan kepada manajemen, dewan pengawas, dan dewan pembina PD BPR LKP dalam meningkatkan kinerja PD BPR LKP sehingga sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan;

c. sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut obyek ini di masa yang akan datang.