OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG

1.1 Latar Belakang

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah yang membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi.

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di Kabupaten Tangerang yaitu retribusi kebersihan,. mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama empat tahun terakhir dan baru terlayani pelayanan persampahan sebesar 9% dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Apabila pelayanan persampahan tersebut sudah dipenuhi maka layak adanya kompensasi dari masyarakat sebagai pengguna jasa berupa beban pemakai atau retribusi.

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabuapten Tangerang melalui retribusi kebersihan menunjukkan kurang adanya peningkatan yang berarti bahkan tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan, jika dihitung secara rata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 0,92%.

Tabel 1.1 PerkembanganTarget dan Realisasi Retribusi Kebersihan

Di Kabupaten Tangerang tahun 1997 - 2000

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1997/1998	550.000.000,-	208.478.500,-
1998/1999	130.000.000,-	147.395.000,-
1999/2000	250.000.000,-	227.786.000,-
2000	250.000.000,-	202.823.000,-

Sumber :BPKD, Laporan Tahunan Pendapatan Daerah, beberapa tahun terbitan.

Gambaran tentang sumbangan relatif penerimaan retribusi pelayanan persampahan dalam kaitannya dengan retribusi daerah dan PAD dapat diikuti dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Sumbangan Retribusi Kebersihan Terhadap

PAD dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tangerang

Tahun 1997 – 2000

Tahun	Retribusi kebersihan	Retribusi daerah	PAD	Sumbangan terhadap PAD (%)	Sumbangan terhadap retribusi daerah
1997/1998	208478500	13709313739	44009733000	4,737	15,207
1998/1999	147395000	11417560273	33807991036	4,359	12,909
1999/2000	227786000	14691458078	39816046890	5,720	15,50
2000	202823000	13521058118	39325855261	5,157	15

Sumber : Lihat tabel 1.1 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa sumbangan penerimaan retribusi kebersihan terhadap PAD maupun retribusi daerah relatif sangat kecil. Berkaitan dengan aspek pengelolaan tersebut, secara singkat permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan selama ini belum mencapai optimal.

1.2 Keaslian Penelitian

Santoso (1995) melakukan studi di Kabupaten Sleman tentang retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan terletak pada lokasi, obyek, dan alat analisis. Penelitian ini dengan lokasi di Kabupaten Tangerang mengambil retribusi kebersihan kota sebagai obyek dengan tujuan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan kota.

Demikian pula Muskita (1999) yang mengadakan penelitian di Kotamadya Ambon tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan. Perbedaan penelitian ini adalah pada analisis kecukupan biaya dan analisis SWOT untuk mengukur optimalisasi pemungutan retribusi kota.

Penelitian lain yang dipandang cukup menarik tentang pelajaran dari Propinsi Ontario yang diteliti oleh Mc Queen (1998) yaitu pembuatan sebuah model biaya pengguna (user fees) sebagai akibat pembayaran transfer berkurang dari pemerintah propinsi untuk kota-kota di Otario. Maka salah satu dari sedikit aliran pendapatan yang tersisa untuk pemerintah kota adalah biaya pengguna (user fees), yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang masuk akal untuk pendanaan beberapa pelayanan.

Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian Mc Queen memiliki perbedaan yaitu penerapan analisis penelitian. Mc Queen membuat sebuah model mengenai penyusunan kebijakan dalam menentukan dan mempertahankan biaya pengguna (user fees), sedangkan penelitian ini mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas retribusi kebersihan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;

2. mengkaji efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;

3. mengkaji pembiayaan pengelolaan pelayanan persampahan agar optimal di Kabupaten Tangerang;

4. mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pengelolaan pelayanan persampahan sehingga dapat diketahui langkah strategis yang perlu dilakukan Pemda Kabupaten Tangerang.

1.4 Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas Kebersihan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan retribusi kebersihan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah kajian mengenai retribusi kebersihan sehingga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.